Kronologi Penahanan dan Ancaman Deportasi
Status dan Riwayat Nur Amira

Nur Amira, yang kini berusia 43 tahun, telah lama menetap di Indonesia, tepatnya di daerah Payakumbuh, Sumatera Barat. Ia tiba di Indonesia pada tahun 1996 saat baru berusia sekitar delapan tahun, dibawa oleh ibunya bersama ayah tirinya yang merupakan WNI asli daerah tersebut. Saat pertama kali masuk ke Indonesia, Nur Amira mengakui bahwa ia memiliki paspor Malaysia dan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh rumah sakit di Malaysia.
Kehidupannya di Indonesia selama 28 tahun tidak diiringi dengan pelaporan diri kepada otoritas Imigrasi, lantaran ia mengaku tidak pernah diberitahu bahwa sebagai WNA ia harus melaporkan diri secara berkala. Selama periode tersebut, Nur Amira bahkan sempat memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia. Namun, status kependudukannya mulai bermasalah setelah dilaporkan sebagai imigran gelap dari Malaysia pada Oktober 2024. Laporan ini memicu penyelidikan oleh Imigrasi Agam dan berujung pada pencabutan KTP yang dimilikinya oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pencabutan KTP tersebut secara efektif mengukuhkan statusnya sebagai WNA yang tinggal secara ilegal, yang kemudian diikuti oleh deportasi pertama pada tahun 2024. Setelah deportasi tersebut, Nur Amira diakui sebagai warga Malaysia, dibuktikan dengan dokumen perakuan cemas yang dikeluarkan oleh Konsulat Malaysia. Namun, Nur Amira kembali masuk ke Indonesia dan kembali ditahan di ruang detensi Kantor Imigrasi Agam, Sumatera Barat, sejak Jumat, 19 September 2025, karena dugaan pelanggaran keimigrasian.

Kondisi dan Kerentanan Zahira (WNI)

Dampak paling signifikan dari penahanan dan rencana deportasi Nur Amira dirasakan oleh putrinya, Zahira, yang berusia 15 tahun. Zahira memiliki status yang jelas berbeda dari ibunya, yaitu sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang lahir di Payakumbuh.
Zahira merupakan siswi yang berprestasi di sekolahnya, SMPN 1 Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota. Ia menjabat sebagai Ketua OSIS dan dikenal sebagai Juara Umum di sekolah. Meskipun berprestasi, Zahira dan ibunya hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit. Mereka bergantung pada upah sebagai buruh tani dan pekerja di peternakan burung puyuh milik warga setempat, bahkan Zahira dilaporkan membantu menggembalakan kambing sepulang sekolah.
Kerentanan Zahira meningkat tajam karena ia adalah anak dari orang tua tunggal, di mana ayahnya dilaporkan tidak ada. Dengan ditahannya sang ibu, Zahira kini tidak memiliki pendamping hukum maupun pengasuh. Saat ini, Zahira tinggal di kediaman Fadhila Putri, pemilik usaha peternakan puyuh tempat ibunya bekerja, karena ia “tak punya siapa-siapa lagi”. Ancaman deportasi ibunya secara langsung menimbulkan risiko serius Zahira menjadi terlantar dan putus sekolah.

Kegagalan Pengawasan dan Perlindungan Sistemik

Analisis kasus ini mengungkapkan adanya serangkaian kegagalan administratif dan perlindungan negara, baik dalam jangka panjang maupun pasca-intervensi awal. Keberadaan Nur Amira di Indonesia selama 28 tahun dan kemampuannya memperoleh Kartu Tanda Penduduk (KTP) menunjukkan adanya kelalaian pengawasan administratif yang berlangsung lama.

Konflik Administrasi Kependudukan vs. Keimigrasian.

Keberhasilan Nur Amira memiliki KTP Indonesia menunjukkan adanya kegagalan pengawasan administratif jangka panjang oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan Kantor Imigrasi. Pencabutan KTP WNI oleh Ditjen Dukcapil merupakan pemicu hukum yang secara resmi menegaskan status WNA ilegal Nur Amira. Tindakan korektif ini, meskipun bertujuan menegakkan hukum, secara tidak terhindarkan menciptakan masalah kependudukan dan perlindungan yang kompleks bagi anaknya yang berstatus WNI sah. Hal ini menunjukkan bahwa sinkronisasi data antar-lembaga (Dukcapil dan Imigrasi) di tingkat daerah seringkali hanya terjadi reaktif setelah kasus mencuat, bukan sebagai mekanisme pencegahan yang terintegrasi.
Kegagalan Perlindungan Pasca-Deportasi 2024.

Fakta bahwa Nur Amira pernah dideportasi pada Oktober 2024 namun kasus ini kembali terulang pada September 2025 menunjukkan adanya celah sistemik dalam perlindungan anak WNI yang ditinggalkan. Jika prosedur deportasi pertama telah dilaksanakan secara komprehensif, seharusnya negara melalui Dinas Sosial (Dinsos) atau lembaga perlindungan anak lainnya telah menetapkan mekanisme pendampingan sosial dan penentuan hak asuh atau wali bagi Zahira (WNI). Dengan terulangnya kasus penahanan dan deportasi, terlihat jelas bahwa negara gagal menjamin hak perlindungan Zahira pasca-deportasi pertama ibunya. Ketiadaan exit plan yang terstruktur pada tahun 2024 meninggalkan Zahira kembali dalam kondisi rentan ketika ibunya kembali ke Indonesia dan ditahan kembali.

Tinjauan Hukum dan Konflik Regulasi

Kasus Nur Amira dan Zahira mencerminkan ketegangan mendasar antara penegakan hukum positif (khususnya Undang-Undang Keimigrasian) yang bersifat hitam-putih, dan pelaksanaan hukum kemanusiaan (khususnya Undang-Undang Perlindungan Anak) yang bersifat imperatif.

Dasar Hukum Tindakan Keimigrasian terhadap Nur Amira

1. Tindakan yang diambil oleh Kantor Imigrasi Agam dan Kantor Wilayah Imigrasi Sumatera Barat didasarkan pada penegakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Nur Amira, setelah dipastikan statusnya sebagai WNA Malaysia dan telah tinggal menetap selama 28 tahun tanpa dokumen yang sah (atau dengan KTP yang dicabut), dianggap melanggar aturan keimigrasian.
2. Pelanggaran Status Ilegal: Penahanan di ruang detensi Imigrasi sejak 19 September 2025 dan rencana deportasi adalah tindakan administratif keimigrasian yang sah, didasarkan pada pelanggaran izin tinggal dan keberadaan ilegal seorang WNA.
3.  Koordinasi Diplomatik: Imigrasi Sumatera Barat juga menunjukkan langkah prosedural lanjutan yang diperlukan dalam proses deportasi. Dijadwalkan pertemuan dengan Konsulat Malaysia pada 8 Oktober 2025. Langkah ini sangat penting untuk memastikan otoritas Malaysia bersedia menerima kembali Nur Amira dan mengeluarkan dokumen perjalanan yang valid (seperti Surat Perjalanan Laksana Paspor atau perakuan cemas), yang menguatkan penegasan status WNA-nya.

Imperatif Hukum Perlindungan Anak WNI (Zahira)

Di sisi lain, hukum Indonesia melalui Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan kewajiban mutlak bagi negara untuk melindungi setiap anak WNI.
Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak: Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat secara sigap merespons kasus ini, mengkategorikan laporan Zahira sebagai urgent karena menyangkut hak dasar seorang anak. Kepala Ombudsman Sumbar, Adel Wahidi, dengan tegas menyatakan bahwa meskipun status hukum Nur Amira sudah jelas, hak anak tidak boleh diabaikan.
Kewajiban Negara Mencegah Keterlantaran: Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, negara harus melindungi Zahira dari penelantaran. Karena Nur Amira adalah orang tua tunggal Zahira, rencana deportasi tanpa solusi perlindungan yang memadai akan menyebabkan anak tersebut sendirian di Indonesia. Ombudsman menekankan perlunya koordinasi segera dengan dinas sosial untuk memastikan bahwa Zahira tidak terlantar dan masa depannya terlindungi. Ombudsman berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini, mencari solusi yang adil bagi Zahira, berdasarkan pertimbangan kemanusiaan alih-alih hanya berpegang pada hukum kewarganegaraan Imigrasi.

Dilema Yurisdiksi Hukum dan Opsi Legal
Kasus ini memperlihatkan ketegangan yang mendalam antara dua cabang hukum negara. Imigrasi Agam beroperasi dalam kerangka yurisdiksi hukum positif (UU Keimigrasian) yang fokus pada penindakan terhadap WNA. Sebaliknya, Ombudsman dan perwakilan legislatif lokal (DPRD Limapuluh Kota) berupaya mendorong pertimbangan yurisdiksi kemanusiaan (UU Perlindungan Anak).
Dilema Yurisdiksi dan Perlindungan Anak. Permintaan agar Imigrasi mempertimbangkan secara komprehensif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Administrasi Kependudukan menunjukkan adanya kebutuhan untuk menerapkan kebijakan luar biasa (extraordinary policy). Penegakan hukum keimigrasian terhadap Nur Amira tidak boleh secara otomatis mengorbankan hak hidup dan perlindungan anak WNI yang tidak bersalah. Negara harus menemukan titik tengah di mana penindakan hukum tidak menghasilkan penelantaran anak WNI.
Opsi Legal Minor Naturalisasi. Meskipun Nur Amira telah dipastikan sebagai WNA, pernah ada diskusi mengenai potensi jalurnya untuk menjadi WNI. Imigrasi Sumatera Barat pernah menyinggung opsi bahwa WNA Malaysia bisa menjadi WNI melalui perkawinan. Nur Amira datang ke Indonesia karena dibawa oleh ibunya yang menikah kembali dengan pria Indonesia bernama Martius. Jika Nur Amira, pada saat Zahira lahir atau sebelumnya, terikat perkawinan yang sah dengan WNI, terdapat potensi jalur naturalisasi. Namun, mengingat statusnya saat ini adalah WNA ilegal yang ditahan, dan ketiadaan informasi mengenai ayah kandung Zahira atau status perkawinan Nur Amira saat ini , jalur ini sangat sulit. Oleh karena itu, fokus utama dari seluruh intervensi harus tetap pada perlindungan hukum dan kesejahteraan Zahira, bukan pada perubahan status kewarganegaraan Nur Amira.
III. Analisis Hambatan Administrasi Kependudukan Zahira (WNI)
Selain ancaman deportasi ibunya, Zahira dihadapkan pada masalah serius yang menghambat status hukumnya sebagai WNI yang sah: pemblokiran dokumen kependudukan oleh otoritas administratif lokal.

Pemblokiran Dokumen Kependudukan WNI
Blokir Kartu Keluarga (KK): Zahira tercatat dalam dokumen kependudukan sebagai warga Tambago, Koto Nan Gadang, Payakumbuh Utara. Meskipun merupakan WNI, Kartu Keluarga (KK) miliknya telah diblokir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Payakumbuh.
Implikasi Hukum: Tindakan pemblokiran ini menyebabkan status kewarganegaraan Zahira secara administratif menjadi “tidak jelas” atau terkatung-katung. Padahal, Zahira lahir di Payakumbuh dan memiliki riwayat pendidikan formal sejak TK hingga SMP di wilayah Payakumbuh dan Limapuluh Kota, yang seharusnya mengukuhkan status WNI-nya.
Dampak terhadap Hak Dasar: Dokumen kependudukan yang diblokir memiliki konsekuensi hukum dan sosial yang masif. Hal ini menghambat akses Zahira terhadap program bantuan pemerintah, jaminan sosial (jika ada), dan administrasi penting lainnya, termasuk penerbitan ijazah sekolah di masa depan. Secara efektif, tindakan Disdukcapil ini mengesampingkan hak-hak dasar Zahira sebagai WNI yang seharusnya dilindungi.

Konsekuensi Hukum dari Tindakan Disdukcapil (Administrative Overreach)

Tindakan Disdukcapil Payakumbuh memblokir dokumen Zahira dapat dikategorikan sebagai administrative overreach atau pelanggaran administratif yang berlebihan. Penemuan bahwa Nur Amira adalah WNA ilegal dan pencabutan KTP-nya seharusnya tidak secara otomatis memblokir dokumen kependudukan anaknya yang berstatus WNI. Zahira adalah subjek hukum yang berbeda dari ibunya. Meskipun pemblokiran mungkin didasarkan pada penemuan data ganda atau ketidakvalidan data dalam KK yang disebabkan oleh status WNA ibunya, Disdukcapil seharusnya hanya mengubah status atau menghapus data Nur Amira dari KK, bukan memblokir seluruh dokumen anak WNI. Tindakan ini menunjukkan interpretasi regulasi kependudukan yang tidak sensitif terhadap hak-hak anak.
Perbandingan Status Hukum dan Administratif
Meskipun Ibu dan anak ini terikat secara biologis, status hukum dan administratif mereka sangat berbeda, yang membutuhkan perlakuan yudisial dan administratif yang terpisah:

Permintaan Mutasi dan Konflik Yurisdiksi Geografis
Zahira secara de jure tercatat sebagai warga Kota Payakumbuh. Namun, secara de facto, ia tinggal dan bersekolah di Kabupaten Limapuluh Kota, tepatnya di SMPN 1 Situjuah Limo Nagari. Konflik yurisdiksi geografis ini menjadi hambatan birokrasi, menghalangi intervensi cepat dan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota, meskipun Bupati Limapuluh Kota dilaporkan telah turun tangan.
Anggota DPRD Limapuluh Kota, M. Fajar Rillah Vesky, telah mendesak agar Disdukcapil Payakumbuh segera membuka blokir atau memindahkan (mutasi) dokumen kependudukan Zahira ke Kabupaten Limapuluh Kota agar pemerintah daerah setempat dapat membantu melalui program dan kebijakan daerah. Pemerintah Nagari Situjuah Batua, melalui Sekretaris Nagari Firdaus, juga menyatakan kesiapan penuh untuk membantu proses mutasi kependudukan Zahira apabila dokumen kepindahan dari Kota Payakumbuh tersedia. Mutasi ini harus diprioritaskan untuk memulihkan hak-hak Zahira dan menempatkannya di bawah perlindungan administratif Pemkab Limapuluh Kota, tempat ia kini tinggal.

Respons Institusional dan Upaya Solusi Kemanusiaan
Setelah kasus ini mencuat ke publik, terutama melalui surat Zahira yang “haru” , berbagai institusi negara dan pemerintah daerah menunjukkan respons cepat, yang didorong oleh tekanan kemanusiaan dan opini publik.

Peran Sentral Ombudsman RI Sumatera Barat
Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat memainkan peran sentral sebagai pengawas pelayanan publik yang memastikan aspek kemanusiaan terpenuhi. Kepala Ombudsman Sumbar, Adel Wahidi, segera merespons laporan Zahira sebagai kategori mendesak (urgent) karena berkaitan dengan hak hidup.
Pada hari kedua setelah laporan masuk, Ombudsman langsung bertemu dengan pihak Imigrasi Agam dan Kanwil Imigrasi Sumbar. Meskipun mengakui bahwa Imigrasi berpegang pada hukum kewarganegaraan, Ombudsman dengan tegas meminta koordinasi dengan dinas sosial untuk memastikan anak tersebut tidak terlantar. Ombudsman berkomitmen untuk memastikan adanya perlindungan negara agar masa depan Zahira, yang terancam sendirian di Indonesia tanpa ayah dan dengan ibu yang dideportasi, tidak hancur.

Mobilisasi Pemerintah Daerah dan Dukungan Sosial
Tekanan kemanusiaan telah memobilisasi eksekutif dan legislatif lokal di dua wilayah administratif. Bupati Limapuluh Kota dilaporkan telah turun tangan untuk membantu Zahira. Anggota DPRD Limapuluh Kota, M. Fajar Rillah Vesky, juga sangat aktif mendampingi Zahira dan ibunya, memberikan dukungan moral dan mendesak solusi administratif.Kebutuhan Perlindungan Khusus (P2TP2A): Anggota DPRD mendesak agar Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) di tingkat Provinsi Sumatera Barat, Kota Payakumbuh, atau Kabupaten Limapuluh Kota segera turun tangan. Zahira, yang masih berusia 15 tahun, dianggap sedang menghadapi persoalan orang dewasa (status kewarganegaraan orang tua tunggalnya) dan membutuhkan pendampingan psikologis serta hukum dari P2TP2A.Dukungan Kesejahteraan dan Pendidikan: Zahira adalah siswi berprestasi yang kini tinggal di kediaman warga (Fadhila Putri) di Situjuah Batua. Selain dukungan moral dari sekolah dan Pemda, siswa-siswi SMPN 1 Situjuah juga melakukan penggalangan dana sebagai bentuk solidaritas. Permintaan intervensi kepada Dinas Sosial ditekankan oleh Ombudsman untuk memastikan adanya exit plan perlindungan. Intervensi mendesak dari Dinas Sosial (Dinsos) harus segera menindaklanjuti status Zahira sebagai Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK) jika deportasi Nur Amira terjadi. Program Dinsos harus mencakup penentuan wali hukum sementara, jaminan keberlanjutan pendidikan, dan penyediaan tempat tinggal yang layak.
Peran Media dan Opini Publik. Reaksi cepat dari institusi-institusi negara, mulai dari Ombudsman hingga Bupati, menunjukkan bahwa sentimen kemanusiaan yang dipicu oleh media berhasil memaksa birokrasi untuk mengaktifkan mekanisme perlindungan sosial dan politik. Kasus ini menjadi studi kasus penting tentang bagaimana tekanan publik dapat menjembatani jurang antara penegakan hukum yang kaku dan kewajiban perlindungan hak anak.
Kronologi Kasus dan Tindakan Institusional Kunci (Periode 2024–2025)

| Okt 2024 | Imigrasi Agam/Konjen Malaysia | Deportasi pertama Nur Amira (dikonfirmasi sebagai WN Malaysia melalui perakuan cemas).
| 19 Sep 2025 | Imigrasi Agam | Penahanan kembali Nur Amira (43 tahun) di ruang detensi Imigrasi Agam.
| 27 Sep 2025 | Ombudsman Sumbar | Merespons laporan Zahira (urgent); bertemu Imigrasi; menekankan perlindungan hak anak WNI.
| 28 Sep 2025 | DPRD Limapuluh Kota/Sekolah | Memberi dukungan moral kepada Zahira dan meminta intervensi P2TP2A.
| 02 Okt 2025 | Bupati Limapuluh Kota | Turun tangan dalam kasus Zahira, mencari solusi kependudukan dan perlindungan.

| 03 Okt 2025 | Siswa SMPN 1 Situjuah | Penggalangan dana untuk Zahira.
| 08 Okt 2025 | Imigrasi Sumbar/Konjen Malaysia | Rencana membawa Nur Amira ke Konjen Malaysia untuk klarifikasi dan tindak lanjut deportasi.

Proyeksi Risiko, Solusi, dan Rekomendasi Kebijakan
Apabila penegakan hukum keimigrasian terhadap Nur Amira tetap dilaksanakan tanpa adanya solusi komprehensif terhadap status Zahira, anak tersebut akan menghadapi serangkaian risiko yang merusak masa depannya.

Proyeksi Risiko Keterlantaran Zahira
Risiko Administratif: Jika Disdukcapil Payakumbuh tidak segera mencabut blokir KK, Zahira akan kehilangan identitas hukumnya sebagai WNI yang valid. Status kependudukan yang tidak jelas ini akan menghalangi aksesnya ke fasilitas publik, pendaftaran sekolah lanjutan, dan hak-hak sipil lainnya. Statusnya akan menjadi terkatung-katung, meskipun ia jelas merupakan WNI yang lahir di Indonesia.
Risiko Sosial-Ekonomi: Kehilangan orang tua tunggal melalui deportasi, ditambah ketidakjelasan status kependudukan dan kerentanan ekonomi keluarga, hampir pasti akan menyebabkan Zahira terpaksa putus sekolah. Hal ini akan menghancurkan potensi masa depannya sebagai pelajar berprestasi.
Risiko Kemanusiaan: Secara hukum, Zahira berpotensi menjadi Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK) tanpa wali atau jaminan hidup yang jelas. Hal ini menuntut intervensi Dinsos dan P2TP2A untuk menentukan pengasuh permanen dan menjamin kesejahteraan hidupnya. Kegagalan dalam perencanaan pasca-deportasi akan menjadi pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak.

Rekomendasi Jangka Pendek: Solusi Administratif Mendesak
Tindakan segera diperlukan untuk memulihkan hak-hak administratif Zahira sebelum deportasi ibunya dilaksanakan.
Pembukaan Blokir Disdukcapil Payakumbuh: Disdukcapil Kota Payakumbuh harus segera mencabut pemblokiran atas Kartu Keluarga (KK) dan data kependudukan Zahira. Jika status kewarganegaraan Nur Amira sudah final WNA, Disdukcapil wajib memproses status Zahira (WNI) sebagai penduduk yang valid, bahkan sebagai Orang Tua Tunggal (yatim piatu tunggal administratif). Hukum kependudukan memisahkan status anak WNI dari status hukum negatif orang tua WNA.
Fasilitasi Mutasi Kependudukan: Mengingat Zahira tinggal dan bersekolah di Kabupaten Limapuluh Kota, Disdukcapil Payakumbuh wajib berkoordinasi secara aktif dan memfasilitasi proses mutasi dokumen kependudukan Zahira ke Kabupaten Limapuluh Kota, sesuai dengan permintaan legislatif dan kesediaan Pemerintah Nagari Situjuah Batua.
Intervensi Perlindungan Anak (P2TP2A/Dinsos): P2TP2A dan Dinas Sosial, baik di Payakumbuh maupun Limapuluh Kota, harus segera mengambil alih pendampingan Zahira. Intervensi ini mencakup penentuan wali hukum sementara yang sah dan penjaminan keberlanjutan pendidikan formal di SMPN 1 Situjuah Limo Nagari, dengan mempertimbangkan dukungan yang telah diberikan oleh warga setempat (Fadhila Putri).

C. Rekomendasi Jangka Panjang: Reformasi Kebijakan Lintas Sektoral
Kasus ini mengungkap adanya celah kebijakan yang memerlukan reformasi sistemik di tingkat nasional untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.
Protokol Perlindungan Anak WNI dalam Tindakan Keimigrasian: Pemerintah (Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Sosial) harus menyusun Peraturan Bersama atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengikat. SOP ini wajib mengatur kewajiban Imigrasi untuk berkoordinasi secara menyeluruh dengan Dinas Sosial dan P2TP2A minimal 30 hari sebelum melaksanakan deportasi terhadap orang tua tunggal WNA yang memiliki anak WNI di bawah umur. Protokol ini harus menjamin penentuan wali hukum dan tempat tinggal yang aman bagi anak WNI sebagai prasyarat finalisasi deportasi.
Integrasi Data Kependudukan dan Keimigrasian: Peningkatan sinkronisasi dan validasi data secara real-time antara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) dan Direktorat Jenderal Imigrasi diperlukan. Hal ini bertujuan mencegah WNA ilegal memperoleh KTP dan mencegah kasus KTP WNA bertahan selama puluhan tahun, yang menjadi akar masalah kasus Nur Amira.
Peningkatan Sensitivitas Hak Anak dalam Pelayanan Publik: Perlu adanya pelatihan ulang dan pedoman yang jelas bagi petugas administrasi kependudukan di daerah (Disdukcapil) untuk menjamin bahwa mereka tidak mengaitkan status hukum negatif orang tua (WNA ilegal atau dideportasi) dengan hak administratif anak WNI. Tindakan seperti pemblokiran KK WNI yang sah harus dihapuskan, sebagai jaminan bahwa birokrasi tetap menjunjung tinggi prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Kasus deportasi Nur Amira dan ancaman keterlantaran Zahira adalah cerminan dari kompleksitas hukum lintas batas yang tidak hanya memerlukan penegakan kedaulatan, tetapi juga sensitivitas kemanusiaan yang tinggi. Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban ganda: menegakkan UU Keimigrasian dan pada saat yang sama, secara mutlak, menjamin hak konstitusional Zahira sebagai WNI untuk mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan kehidupan yang layak. Solusi yang adil dan komprehensif hanya dapat dicapai melalui koordinasi lintas sektoral yang efektif, memastikan bahwa kepentingan terbaik anak WNI menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan administratif dan hukum.