Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap solusi dua negara sebagai jalan damai bagi konflik Palestina–Israel.
Indonesia siap mengakui Israel jika Palestina diakui sebagai negara merdeka dan berdaulat.
Sikap ini menuai pro–kontra: sebagian melihatnya sebagai langkah diplomasi strategis, sementara yang lain menyayangkan karena dianggap terlalu memberi ruang pada Israel.
Bagaimanapun, Indonesia tetap konsisten berdiri bersama Palestina di panggung internasional.
Sikap dan Pernyataan Prabowo
-
Dukungan penuh terhadap solusi dua negara
Prabowo menegaskan bahwa Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina, dan bahwa two-state solution adalah satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil antara Palestina dan Israel. -
Pengakuan Palestina sebagai syarat
Indonesia akan mengakui Israel secara diplomatik jika Israel mengakui negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. -
Jaminan keamanan untuk Israel
Selain pengakuan Palestina, Prabowo menyebut bahwa keamanan dan keselamatan Israel juga harus diperhatikan dan dijamin dalam kerangka solusi dua negara. -
Dukungan internasional & diplomasi global
Prabowo mendorong kerja sama global agar solusi dua negara bisa diimplementasikan: pengakuan Palestina secara resmi, diplomasi dengan negara-negara lain, forum multilateral, dan dukungan internasional. -
Kritik terhadap kekerasan & urgensi kemanusiaan
Prabowo juga mengecam kekerasan di Gaza, menyoroti krisis kemanusiaan, dan menyerukan agar akses kemanusiaan dibuka serta gencatan senjata didorong sebagai bagian dari usaha menuju perdamaian.
Implikasi dan Bentuk Konkrit
-
Indonesia siap membuka hubungan diplomatik dengan Israel, asalkan Israel mengakui Palestina sebagai negara yang merdeka.
-
Pengakuan ini bukan hanya simbolis, tapi dijadikan prasyarat agar solusi dua negara bisa berjalan.
-
Indonesia aktif memimpin upaya diplomasi internasional, termasuk dalam forum PBB dan pertemuan bilateral, untuk menggalang dukungan bagi solusi dua negara.
Meski dukungan Prabowo jelas, implementasi solusi dua negara ini tergantung pada berbagai faktor eksternal: apakah Israel bersedia mengakui Palestina sebagai negara, persyaratan keamanan yang dirasa adil oleh kedua belah pihak, peran pihak internasional (PBB, negara-negara besar, kekuatan regional), dan kondisi di lapangan terutama di Gaza dan Tepi Barat. Faktor kemanusiaan dan keamanan sering menjadi hambatan praktis: misalnya akses bantuan, perlindungan warga sipil, konflik militer terus berlangsung.
Ada pertanyaan tentang bagaimana batas negara Palestina akan ditetapkan, bagaimana status Yerusalem, hak pengungsi, dan isu-keamanan – semua ini adalah bagian dari negosiasi yang kompleks.
Analisis Pakar / Media
RSIS – “Can Indonesians Accept a Two-State Solution?”
Lembaga penelitian RSIS (Singapore) bersama survei MEDIAN menyajikan gambaran bahwa:
Di awal tahun 2025, sekitar 40,5 % responden Indonesia mendukung gagasan bahwa baik Israel maupun Palestina memiliki hak menjadi negara (dua negara).
Namun dalam survei yang sama pada Juni 2025, dukungan tersebut menurun tajam menjadi 30,2 %, sementara dukungan bagi hanya Palestina meningkat menjadi 67,3 %.
Penurunan ini disebabkan konflik yang terus berlanjut (serangan Israel ke Gaza dan eskalasi militer) yang mempengaruhi persepsi publik terhadap gagasan “normalisasi” atau pengakuan Israel.
Kesimpulannya: ada segmen masyarakat Indonesia yang bersedia mendukung solusi pragmatis, tapi dukungan itu sangat tergantung pada perkembangan konflik.
The Diplomat – “Prabowo Says Indonesia Ready to Establish Diplomatic Ties With Israel — On One Condition”
Artikel ini menyoroti bahwa kebijakan Prabowo menawarkan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel bersyarat (Israel harus mengakui negara Palestina terlebih dahulu).
Penulis menilai bahwa langkah tersebut punya risiko politik domestik yang tinggi, mengingat basis pemilih Islam dan sentimen publik yang kuat terhadap Palestina.
Selain itu, mereka menyoroti bahwa kondisi di Palestina (pendudukan, perluasan pemukiman, fragmentasi wilayah) membuat realisasi dua negara semakin sulit.
Sejarah dan Posisi Indonesia
Sejak lama, Indonesia menyokong kemerdekaan Palestina dan menolak pendudukan Israel. Kebijakan seperti ini konsisten dalam diplomasi luar negeri Indonesia. Presiden Prabowo sejak kampanye kampanye sebelumnya telah menyatakan dukungan terhadap solusi dua negara dan kesiapan untuk mengirim pasukan perdamaian.
Konsistensi Indonesia: Tetap menjaga garis besar kebijakan luar negeri Indonesia yang selalu mendukung Palestina sejak dulu. Itu penting untuk reputasi di dunia Islam.
Manuver Diplomatik: Dengan menawarkan “normalisasi bersyarat”, Prabowo sebenarnya mencoba membuka ruang diplomasi baru, bukan sekadar retorika. Itu bisa jadi leverage ke Israel, walau peluangnya kecil.
Tawaran Kontribusi Global: Kesediaan Indonesia mengirim pasukan perdamaian atau aktif dalam PBB memperlihatkan bahwa Indonesia mau “walk the talk”, tidak hanya bicara.
Realitas di Lapangan: Dua negara hampir mustahil dijalankan tanpa perubahan besar—pemukiman Israel sudah terlalu meluas, Gaza hancur, dan politik Israel sendiri condong menolak Palestina merdeka. Jadi, solusi ini terdengar “indah” tapi sulit diwujudkan.
Risiko Normalisasi dengan Israel: Banyak orang khawatir gagasan “Indonesia bisa akui Israel kalau…” akan dimanfaatkan Israel untuk legitimasi politik, tanpa sungguh-sungguh mau mengakui Palestina.
Sentimen Publik: Masyarakat Indonesia sangat kuat mendukung Palestina. Jadi ketika muncul opsi normalisasi, sebagian merasa itu pengkhianatan moral meskipun ada syarat.
Dari perspektif diplomasi, langkah Prabowo strategis: ia tidak langsung menolak Israel total, tapi juga tidak mengorbankan Palestina. Jadi posisinya netral-aktif, mencoba dorong jalan tengah. Tapi dari perspektif praktis, ini bisa terkesan naif atau terlalu optimis, karena syarat yang diajukan (Israel akui Palestina) hampir mustahil dipenuhi dalam waktu dekat. Wajar kalau banyak yang menyayangkan: mereka merasa Prabowo “terlalu memberi ruang” pada Israel, padahal penderitaan Palestina masih nyata dan belum ada tanda kompromi dari pihak Israel.
