Deklarasi New Delhi Diadopsi, BRICS 2026 Dorong Reformasi Tata Kelola Global dan Perkuat Global South

NEW DELHI — Para pemimpin BRICS mengadopsi Deklarasi New Delhi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 yang berlangsung di New Delhi, India, pada 12–13 September 2026.

Deklarasi tersebut menjadi kesepakatan bersama negara-negara anggota untuk memperkuat multilateralisme, mendorong reformasi tata kelola global, serta meningkatkan kerja sama ekonomi dan pembangunan negara-negara Global South.

KTT tahun ini mengusung tema “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability” atau membangun ketahanan, inovasi, kerja sama, dan keberlanjutan.

Dorong Reformasi Tata Kelola Dunia

Salah satu perhatian utama BRICS adalah reformasi lembaga-lembaga multilateral agar lebih mencerminkan kondisi dunia saat ini.

Deklarasi menegaskan dukungan terhadap reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk Dewan Keamanan PBB, dengan tujuan meningkatkan representasi negara berkembang. BRICS juga kembali menekankan pentingnya reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) serta penguatan peran negara berkembang dalam tata kelola ekonomi dan keuangan global.

Langkah tersebut sejalan dengan upaya BRICS memperbesar suara Global South dalam pengambilan keputusan internasional.

Soroti Tarif dan Hambatan Perdagangan Sepihak

Dalam bidang perdagangan, para pemimpin BRICS menyampaikan kekhawatiran serius terhadap meningkatnya kebijakan tarif dan non-tarif unilateral.

Kebijakan semacam itu dinilai berpotensi mendistorsi perdagangan internasional, mengganggu rantai pasok, serta bertentangan dengan prinsip dan aturan WTO. Deklarasi tidak secara khusus menyebut Amerika Serikat dalam bagian mengenai tarif tersebut.

Perkuat Mata Uang Lokal dan Sistem Pembayaran

BRICS juga melanjutkan kerja sama di sektor keuangan, termasuk penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan dan investasi antarnegara anggota.

Pembahasan turut diarahkan pada peningkatan sistem pembayaran lintas batas dan interoperabilitas infrastruktur keuangan. Tujuannya antara lain membuat transaksi antarnegara BRICS lebih efisien serta memperluas pilihan mekanisme pembayaran internasional.

Pangan, Energi hingga Teknologi Jadi Perhatian

Deklarasi New Delhi turut memberikan perhatian pada ketahanan pangan dan energi. BRICS mendorong penguatan perdagangan pertanian, ketahanan rantai pasok serta kerja sama untuk menjaga stabilitas dan keamanan energi.

Dalam bidang teknologi, negara-negara BRICS juga mendorong pengembangan dan tata kelola kecerdasan buatan (AI) yang aman, inklusif, dapat dipercaya, dan memberikan manfaat lebih luas bagi negara berkembang.

Sementara itu, BRICS AI Open Source Zone bukan bagian dari keputusan Deklarasi New Delhi pada 12 September. Inisiatif tersebut diumumkan Presiden China Xi Jinping pada 13 September sebagai bagian dari usulan memperdalam kerja sama “Greater BRICS”.

China menawarkan untuk memimpin pengembangan zona tersebut guna memperluas kolaborasi dalam large language models (LLM), pelatihan AI, dan ekosistem AI sumber terbuka.

Indonesia Dorong Hasil Nyata untuk Global South

Indonesia hadir dalam KTT ke-18 BRICS sebagai anggota penuh dengan Presiden Prabowo Subianto memimpin delegasi Indonesia.

Pemerintah Indonesia menilai forum BRICS dapat menjadi salah satu sarana memperkuat tatanan internasional yang lebih seimbang, inklusif, dan memberikan ruang lebih besar kepada negara berkembang.

Presiden Prabowo juga menekankan bahwa kekuatan kolektif BRICS tidak seharusnya berhenti pada komitmen di atas kertas, tetapi perlu diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat dan memperbesar suara Global South dalam menentukan masa depannya.

China Pimpin BRICS 2027

Setelah India memegang keketuaan BRICS pada 2026, China akan mengambil alih kepemimpinan BRICS pada 2027 dan menjadi tuan rumah KTT BRICS ke-19.

Pergantian kepemimpinan tersebut akan membawa kelanjutan agenda BRICS di tengah meningkatnya peran negara-negara berkembang dalam ekonomi dan politik global.

poin yang paling penting Deklarasi New Delhi KTT BRICS 2026

adalah:

1. Reformasi tata kelola global. BRICS mendorong reformasi PBB, termasuk Dewan Keamanan PBB, serta pembaruan tata kelola ekonomi global agar negara berkembang memiliki representasi dan suara yang lebih besar.
2. Memperkuat posisi Global South. Salah satu benang merah deklarasi adalah memperbesar peran negara berkembang dalam menentukan aturan dan arah ekonomi serta politik dunia.
3. Reformasi WTO dan perdagangan multilateral. BRICS menegaskan dukungan terhadap sistem perdagangan multilateral berbasis WTO sekaligus mendorong reformasi organisasi tersebut agar lebih efektif dan inklusif.
4. Menolak tarif dan hambatan perdagangan sepihak. BRICS menyampaikan kekhawatiran serius terhadap peningkatan kebijakan tarif maupun non-tarif unilateral yang dapat mendistorsi perdagangan dan mengganggu rantai pasok global. Deklarasi tidak menyebut Amerika Serikat secara eksplisit pada bagian ini.
5. Penggunaan mata uang lokal diperluas. Negara BRICS mendorong penggunaan mata uang masing-masing dalam perdagangan dan investasi serta melanjutkan pengembangan sistem pembayaran lintas batas. Ini penting, tetapi belum berarti BRICS menciptakan mata uang bersama pengganti dolar.
6. Ketahanan pangan. BRICS memperkuat kerja sama pertanian, rantai pasok dan cadangan pangan. Salah satu agenda yang menarik adalah pengembangan BRICS Grain Exchange.
7. Ketahanan dan keamanan energi. BRICS menekankan pentingnya pasokan energi yang stabil, aman dan tidak terganggu, termasuk perlindungan infrastruktur energi dan diversifikasi sumber energi.
8. AI dan transformasi digital. BRICS mendorong tata kelola serta pengembangan kecerdasan buatan yang aman, inklusif dan dapat dipercaya, dengan perhatian khusus agar negara berkembang tidak tertinggal dalam revolusi AI.
9. BRICS AI Open Source Zone. Ini perlu dibedakan dari deklarasi: pada 13 September, Presiden China Xi Jinping mengusulkan/mengumumkan inisiatif BRICS AI Open Source Zone untuk memperkuat kolaborasi AI, termasuk LLM dan ekosistem sumber terbuka. Jadi bukan keputusan yang tercantum dalam Deklarasi New Delhi 12 September.
10. Indonesia menekankan hasil nyata. Presiden Prabowo Subianto mendorong agar kekuatan kolektif BRICS tidak berhenti pada komitmen politik, tetapi menghasilkan peluang dan manfaat konkret bagi masyarakat serta memperbesar suara Global South.
11. China memimpin BRICS 2027. Setelah presidensi India 2026, China akan memegang keketuaan BRICS dan menjadi tuan rumah KTT BRICS ke-19 pada 2027.