MEDAN — Sepuluh provinsi di Pulau Sumatra didorong untuk tidak lagi berjalan sendiri-sendiri dalam mengembangkan kekuatan ekonominya. Sebuah gagasan besar mengemuka untuk menghubungkan potensi produksi, industri, logistik, pembiayaan hingga ketahanan pangan dalam satu kolaborasi lintas provinsi.

Gagasan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Gubernur se-Sumatera yang menjadi bagian dari rangkaian Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) di Medan, 9 September 2026.

Ada empat skema utama yang diusung untuk memperkuat integrasi ekonomi Sumatra.

Pertama, mengintegrasikan rantai nilai komoditas unggulan. Sumatra tidak hanya diharapkan menjadi daerah penghasil bahan mentah, tetapi bergerak lebih jauh menjadi basis industri dan hilirisasi.

Potensinya sangat besar. Sumatra merupakan salah satu pusat produksi nasional untuk komoditas seperti kelapa sawit, karet, kopi, kelapa, kakao hingga hasil perikanan. Tantangannya adalah meningkatkan nilai tambah agar lebih banyak proses pengolahan berlangsung di Sumatra.

Kedua, membangun konektivitas dan kawasan logistik antarprovinsi. Salah satu gagasan yang muncul adalah menghubungkan sentra-sentra produksi melalui jaringan transportasi, termasuk jalur kereta, sehingga komoditas dari berbagai provinsi dapat lebih mudah menuju jalur perdagangan internasional di Selat Malaka maupun Samudra Hindia.

Ketiga, kerja sama antardaerah diarahkan menjadi kolaborasi berbasis proyek, bukan sekadar kesepakatan yang berhenti pada wacana.

Salah satu terobosan yang diusulkan adalah pembentukan BUMD gabungan lintas provinsi se-Sumatra sebagai alternatif pembiayaan proyek kawasan.

Tak hanya itu, terdapat gagasan sindikasi delapan Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang dimiliki 10 provinsi di Sumatra. Kekuatan perbankan daerah tersebut dapat dikolaborasikan untuk mendukung pembiayaan proyek-proyek strategis lintas wilayah.

Konsep BUMD bersama itu bahkan dianalogikan seperti Danantara dalam skala Sumatra: kekuatan daerah dihimpun agar memiliki kapasitas lebih besar untuk membiayai pembangunan dan investasi kawasan.

Keempat, kolaborasi diarahkan pada ketahanan pangan dan agribisnis. Daerah-daerah, terutama wilayah terluar, didorong memiliki buffer stock atau cadangan pangan untuk membantu menjaga pasokan dan stabilitas harga.

Sumatra sendiri memiliki modal ekonomi yang besar. Pada triwulan I 2026, kontribusi Pulau Sumatra disebut mencapai 22,08 persen terhadap PDB nasional, sementara pada semester I 2026 nilainya disebut telah melampaui Rp2.812 triliun.

Karena itu, tantangan Sumatra bukan semata-mata menemukan potensi baru, melainkan menghubungkan potensi yang selama ini tersebar di 10 provinsi menjadi kekuatan ekonomi kawasan.

Dari Aceh di ujung utara hingga Lampung di selatan, gagasannya sederhana tetapi besar:

10 provinsi tidak lagi bergerak sendiri-sendiri. Produksi dihubungkan, logistik diperkuat, modal dikolaborasikan, dan proyek dibangun bersama.

Dari 10 provinsi, menuju satu kekuatan ekonomi Sumatra.

#Sumatra #EkonomiSumatra #SumatraSentris #Investasi #EkonomiDaerah